SETIAFAKTA.COM – Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia memberikan bantuan sebanyak 1.000 unit rumah hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Bantuan tersebut difokuskan untuk warga yang kehilangan tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, mengatakan bantuan itu merupakan tahap awal pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat video konferensi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, di Banda Aceh, Rabu.
“Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas Yayasan Buddha Tzu Chi kepada masyarakat Aceh yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana banjir dan longsor,” ujar M Nasir.
Baca Juga: Skandal Tokyogurl di SEA Games 2025, Thailand Dibikin Malu sebagai Tuan Rumah
Ia menjelaskan, dari total 1.000 unit hunian tetap yang akan dibangun, sebanyak 722 unit dialokasikan untuk korban bencana di Kabupaten Aceh Utara. Sementara 278 unit lainnya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang.
Menurut M Nasir, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menyediakan lahan pembangunan hunian tetap tersebut. Selain itu, pembangunan huntap tidak hanya mencakup unit rumah, tetapi juga dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang memadai.
“Pemerintah akan menyiapkan akses jalan menuju kawasan perumahan, fasilitas listrik, serta memastikan ketersediaan air bersih yang layak bagi para penghuni,” katanya.
Ia berharap kelengkapan infrastruktur tersebut dapat membantu masyarakat korban bencana untuk segera memulai kehidupan baru yang lebih stabil dan nyaman. Pemerintah Aceh juga mendorong seluruh pihak terkait agar proses pembangunan hunian tetap ini dapat dipercepat.
“Kami menyambut baik bantuan tahap pertama ini. Harapannya, warga terdampak dapat segera menempati hunian tetap sehingga pemulihan kehidupan mereka bisa berlangsung lebih cepat,” ujarnya.
M Nasir menambahkan, kebutuhan hunian tetap untuk wilayah kabupaten dan kota lainnya di Aceh akan dipenuhi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun bantuan dari lembaga-lembaga lainnya.***
