Erick Thohir Nyatakan Indonesia Harus Siap Hadapi Apapun Keputusan FIFA

Setiafakta.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan Indonesia harus siap dengan keputusan FIFA.

Ada kabar Peru dan Argentina ingin menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. 

Erick Thohir saat berbicara dalam sesi doorstop di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (28/3/2023)menyatakan Piala Dunia U20 adalah properti FIFA. "Jadi, mereka yang menentukan dan paling penting konsekuensi harus diantisipasi,” katanya.

Baca Juga: Suami Istri Diduga Menipu dan Menelantarkan Ratusan Jamaah Umrah

Piala Dunia U20 2023 rencananya berlangsung di Indonesia pada 20 Mei-11 Juni 2023. Namun, terjadi penolakan terhadap Israel. 

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy menganggap hiruk pikuk Piala Dunia U-20 yang belakangan mengemuka bukanlah hal besar.

"Jadi sebetulnya hiruk pikuk U-20 ini sebetulnya bukan bagian yang betul-betul besar, dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Hanya berada di bagian lingkaran kecil," kata Muhadjir dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR membahas pelaksanaan FIFA World Cup U-20, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Oleh karena itu, Muhadjir berharap semua pihak tidak merasa dunia akan berakhir apabila Indonesia batal menggelar Piala Dunia U-20.

"Ini kita perlu menyadari bahwa jangan sampai kita seolah-olah ini kalau sudah nanti U-20 batal, Indonesia ini mau kiamat," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Saat Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, RI Belum Tahu Timnas Israel Lolos

Ia pun meminta semua pihak menganggap persoalan jadi atau tidaknya pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia adalah hal yang biasa.

Menurut Muhadjir, hal itu perlu diingatkan agar semua tidak terlarut dalam euforia dan protes terhadap hal yang bukan menjadi prioritas bangsa.

"Jangan sampai hal yang sebetulnya tidak dalam posisi strategis itu, kemudian menyita perhatian kita, menyita energi kita untuk sehingga kita lupa dengan program yang belum tuntas," tutur Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu..***