Bagaimana Rincian Biaya Haji 2023, Mengapa Mahal?

Setiafakta.com- Biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama dalam rapat bersama Komisi VIII DPR adalah Rp69 juta. Jumlah ini naik dari 2022 yang berada di angka Rp 39,8 juta. Mengapa bisa naik begitu tinggi dan terasa mahal? Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) Mustolih Siradj menjelaskan alasan kenaikan biaya haji disebabkan kenaikan harga-harga.

Dikutip dari Antara, ia mengatakan adanya kenaikan biaya angkutan, hotel, pemondokan,obat-obatan, alkes dan sebagainya, belum lagi pengaruh inflasi, sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut.

"Rancangan biaya yang diusulkan Kemenag, merupakan upaya rasionalisasi, keberlangsungan, dan kesehatan keuangan. Selama ini, subsidi biaya haji yang ditopang dana imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar," katanya.

Baca Juga: Akibat Banyak Error, Ginting Harus Menang Tiga Gim Lawan Li Shi Feng dan Lolos ke Semifinal India Open

Dia mengatakan masih bisa dilakukan efisiensi dengan menyisir komponen-komponen biaya tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan haji.

Mustolih juga berharap dana haji tidak hanya biaya haji reguler yang disampaikan ke publik, tetapi penyelenggaraan biaya haji khusus yang dikelola travel (penyelenggara ibadah haji

• Adapun komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, adalah:
  Biaya digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp 33.979.784,00.
• Akomodasi Makkah Rp 18.768.000,00.
• Akomodasi Madinah Rp 5.601.840,00.
• Biaya hidup Rp 4.080.000,00, visa Rp 1.224.000,00
• Paket layanan Masyair Rp 5.540.109,60.

Dari BPIH sebanyak Rp 98,8 juta yang dibebankan ke jemaah haji sebesar Rp 69 juta atau 70 persennya. Sementara 30 persen sisanya ditanggung dana nilai manfaat sebesar Rp 29,7 juta.

"Jadi dana manfaat atau bahasa awamnya itu orang sering menyebut subsidi itu dikurangi, tinggal 30 persen. Yang 70 persen menjadi tanggung jawab jemaah," kata kata Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.