• Rabu, 8 Desember 2021

MK: Pemutusan Akses Internet dalam UU ITE Sah dan Konstitusional

- Rabu, 27 Oktober 2021 | 21:12 WIB
Keputusan dibacakan dalam sidang yang berlangsung di MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/10/2021), dengan disertai pandangan berbeda (dissenting opinion) dari dua hakim konstitusi, yakni Suhartoyo dan Saldi Isra (Instagram@mahkamahkonstitusi)
Keputusan dibacakan dalam sidang yang berlangsung di MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/10/2021), dengan disertai pandangan berbeda (dissenting opinion) dari dua hakim konstitusi, yakni Suhartoyo dan Saldi Isra (Instagram@mahkamahkonstitusi)

 

 

Setiafakta.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil pasal blokir internet, yang diajukan Pemohon I yakni Arnoldus Belau dan Pemohon II dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). 

Gugatan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memutus akses internet di Papua saat terjadi kericuhan di akhir 2019.

Keputusan dibacakan dalam sidang yang berlangsung di MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/10/2021), dengan disertai pandangan berbeda (dissenting opinion) dari dua hakim konstitusi, yakni Suhartoyo dan Saldi Isra. 

"Amar Putusan. Mengadili. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata hakim konstitusi yang juga Ketua MK, Anwar Usman, seperti yang ditayangkan  dalam kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI, Rabu (27/10/2021).

Menurut MK, pasal 40 ayat 2b terkait pemutusan internet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), konstitusional. 

Pasal 40 ayat 2b berbunyi: Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Baca Juga: Resmi! Pemerintah Turunkan Biaya Tes PCR jadi Rp275 Ribu untuk Jawa-Bali

MK menolak dalil pemohon yang menyebut pasal itu bertentangan dengan prinsip negara hukum. Sebab dalam pandangan MK, pemutusan akses yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 2b merupakan wujud dari peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman:

Editor: Arief Sinaga

Tags

Terkini

Risma dan Sri Mulyani Dinilai Paling Bagus Kerjanya

Minggu, 5 Desember 2021 | 20:59 WIB

Polisi Larang Kegiatan 212, Peserta Bubarkan Diri

Kamis, 2 Desember 2021 | 12:01 WIB

Longsor di Toraja Utara, 1 Orang Tewas 5 Luka-luka

Rabu, 1 Desember 2021 | 22:24 WIB
X