Setiafakta.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak terlibat terlalu jauh dalam konstelasi politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu terkait dengan tidak diundangnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah di di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) pekan lalu.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Jokowi sebaiknya jangan campur tangan dalam politik praktis. “Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” ujar Jusuf Kalla di kediamannya, kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).
Jokowi telah mengungkapkan alasannya tak mengundang Surya Paloh dalam pertemuan tersebut. Jokowi mengatakan, sikap itu diambil karena Nasdem saat ini telah membentuk koalisi sendiri untuk menghadapi Pilpres 2024.
Baca Juga: Manchester City Melanjutkan Keperkasaan Tinggalkan Arsenal
Surya Paloh merasa ditinggalkan oleh Jokowi. Paloh menilai Jokowi sudah tak lagi menganggap Nasdem bagian dari koalisi pemerintah saat ini. “Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya,” ujar Surya Paloh di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5/2023). “Beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara,” katanya lagi.
Megawati membantah ada pembicaraan soal politik saat bertemu Jokowi di Istana dengan ketua-ketua umum partai politik lainnya.
Dia mengklaim pembicaraan seputar ekonomi nasional dan bagaimana meningkatkannya di tengah bonus demografi hingga beberapa tahun ke depan.
"Nah kemarin, waktu dikumpulkan ketum-ketum silaturahmi, kan kalo beritanya woah, politik apa yang dibicarakan? Enggak ada," kata Mega.
Baca Juga: Satu Kemenangan Akan Pastikan Indonesia Masuk Semifinal
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman berpesan kepada penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024 agar menjalankan tahapan kontestasi dengan jujur dan adil. Termasuk kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Tentu kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral. Sehingga anak anak bangsa terbaik ini bisa berkompetisi dengan situasi yang sangat kondusif," ujar Sohibul di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Artikel Terkait
Meski Terkenal, Jalan Ganjar untuk Jadi Presiden Masih Terjal, Ada Peluang Gagal
Erick Thohir Unggul Dibandingkan Sandiaga dan Ridwan Kamil Sebagai Cawapres
Kronologi Kasus APH Yang Ancam Warga Muhammadiyah Hingga Jadi Tersangka dan Ditahan
Najwa Shihab Mendadak Diusulkan Jadi Capres, Apa Mungkin?
Apakah Tanggal 6 Mei 2023 Hari Raya Waisak? Ini Penjelasan Resmi Kementerian Agama